BEKAL CALON WALIKOTA SUNGAIPENUH

BEKAL CALON WALIKOTA SUNGAIPENUH

(Yang diingini masyarakat melalui Polling)\

 oleh Syamsul Bahri, SE (Conservationist, pengamat di jambi, Dosent STIE-SAK)

Polling bacawako yang dilakukan melalui blog http://bursabacawakospn.blogspot.com/ sudah berlangsung sebanyak 2 tahap, dimana tahap pertama telah ditutup pada tanggal 09 Desember 2009, bertepatan dengan moment hari anti korupsi sedunia, dengan hasil akhir tahap pertama adalah yang dikelompokan 3 terbesar yaitu Ir. H. Ichwan Agus, MM Dpt (IKA) sebesar  39,84%, Amilius Lukman, SE (AL) 29,69% dan Drs Zulhelmi Johar, MM (ZJ) 17,19%,  kemudian diikuti oleh Ir Novizon, ME (NV) 6,25%,  Prof DR Asafri Jaya Bakri (AJB) 3,13%, Ambiar Usman, SH, MM (AU) 1,56%, Yos Adrino, SE (YA) 1,56%, dan Drs Ahmadi Zubir, MM (AZ) 0,78%

Karena proses perubahan dan munculnya bacawako, maka dimulai lagi polling tahap ke II pada tanggal 10 Desember 2009, dengan penmabahan sebanyak 4 (empat) bacawako yaitu Drs. Jonni Mardizal, MM (JM), sebagai birokrat Kementerian PORA Jakarta; Ir. Zubir Muchtar, MM (ZM)  mantan Sekda Kerinci; Drs. Noviar Zen, Apt, MM (NZ), Mantan Dir RSUD A. Thalib Sungaipenuh; dan Syafriadi, SH (Sf), Mantan bendaharawan Kantor Pemda Kerinci

Dengan muinculnya bacawako tersebut, maka polling diikuti oleh 12 bacawako, baik yang berdomosili di Sungaipenuh-Kerinci, maupun berdomisili di luar Sungaipenuh-Kerinci, yang kemungkinan besar akan bersaing sebagai competitor pada Pil”wako”kada Kota Sungaipenuh, pada bulan Juli 2010

Sampai pada tanggal 26 Januari 2010, dengan hasil sementara adalah dengan 4 bacawako yang mendapat prosentase lebih dari 10%, dan sisanya adalah kurang dari sepuluh %, adapun 4 bacawako yang mendapat prosentase lebih dari 10 % sesuai urutan adalah (1) Drs. Jonni Mardizal, MM (JM) dengan  35%, (2) Drs. Zulhelmi Johar, MM (ZJ) dengan 27,3%, (3) Ir. Ikhwan Agus, MM, Dpt dengan 14%, dan (4) Ir. Novizon Loetfi, ME (NL) dengan 11,2%,

Dari hasil tersebut diatas, jika kita lihat perolehan prosentase, ternyata JM sebagai bacawako baru muncul langsung meraih 35%, pada hal JM belum melakukan sosialisasi secara langsung di Kota Sungaipenuh, baik baliho, kalender dan anjang sana, hanya membuat tulisan sebagai bentuk aktualisasi diri di dalam blog  http://bursabacawakospn.blogspot.com/ terutama tentang Pendidikan dan generasi muda, sedangkan ZJ, IkA telah melakukan sosialisasi, dalam bentuk baliho, kalender dan anjang sana.

Jika kita bandingkan dengan hasil polling tahap pertama yang ditutup pada tanggal 9 Desember 2009 dengan hasil sementara tahap ke 2, dimana JM belum ikut, ternyata Ika sebagai bacawako yang memperoleh prosentase tertinggi pada putaran I mengalami penurunan pada hasil sementara polling tahap ke 2, dari 39,84% menjadi 14%, dan NL pada polling tahap I sebagai kelompok 4 besar, pada tahap ke 2 ini mengalami peningkatan dari 6,25%, menjadi 11,2%, sedangkan ZJ pada polling tahap I sebagai kelompok 3 besar, dan pada hasil sementara polling tahap 2, naik peringkat menjadi kelompok 2 besar dengan hasil polling yang membaik dari 17,19% menjad 27,3%, dan merupakan bacawako yang bertahap di posisi ke dua mulai dari tahap I sampai hasil sementara tahap ke 2, sedangkan Amilius Lukman, SE (AL), pada polling tahap pertama sebagai kelmpok 2 besar (29,69%), dan pada tahap ke 2 turun drastis menjadi kelompok dibawah 10% atau 5,6%, dan ini fakta fenomena yang kita lihat dalam polling, walaupun faktor lain juga mempengaruhi.

Penyampaian hasil sementara ini, sengaja kami sampaikan pada tanggal 27 Januari 2009, bersamaan dengan Pelantikan anggota DPRD Perdana Kota Sungaipenuh, yang menjadi momentum sejarah yang mengawali proses awal untuk mewjudkan Pemerintah Kota Difinitif, melalui Proses dan tahapan Pil”wako”kada Kota Sungaipenuh, dan polling ini menjadi bagian yang tentunya sedikit banyak memberikan kontribusi untuk mewujudkan Pemerintahan difenitif yang baik dalam membangun Kota Sungaipenuh di masa yang akan datang

Kami sangat menyadari bahwa penyelenggaran polling dan hasil polling belum bisa menggambarkan prilaku dan tingkat partisipasi pemilih di Kota Sungaipenuh, karena penyelenggara menyadari bahwa polling ini tidak bisa dijadikan acuan dan representatif masyarakat dan simpatisan kota, namun mencerminkan keinginan masyarakat, dalam mengapresiasi tokoh dan gambaran umum keiinginan masyarakat terhadap wali kota yang dipilih masyarakat, bukan berati para bacawako lain tidak memiliki peluang, karena polling akan terus berlangsung, sehingga sosialisasi dan pencitraan diri bacawako, baik melalui kegiatan langsung, kegiatan tidak langsung untuk memperkanalkan dan peningkatancitra diri, melalui media menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses pencitraan diri, kalau ada yang meragukan dan tidak percaya akan hasil polling ini, syah-syah saja, dan penyelenggara hanya menjadi media, sedangkan hasil bukan rekayasa, namun merupakan hasil murni

Apa yang disajikan oleh generasi muda kota Sungaipenuh yang saat ini sedang nuntut Ilmu di Bandung, menurut saya sesuatu yang cukup berate, walapun memang belum bisa dijadikan sebagai bagian dari sebuah keputusan awal dalam Pilwako, paling tidak sedikit menggambarkan pola piker pemilih dalam kota Sungaipenuh (syamsul_12@yahoo.co.id)

KONGRES MASYARAKAT KERINCI BERSATU

 (MUNGKINKAH MUNCUL  BACAGUB ATAU BACAWAGUB  ????)

Oleh Syamsul Bahri, SE (Conservationist di jambi, Dosen STIE SAK)

Kongres masyarakat Kerinci bersatu yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2009, merupakan kongres yang sangat monumental mengingatkan kepada tokoh-tokoh Kerinci di Nusantara, bahwa “kita ado anak Jantan yang jantan” sebagai langkah awal untuk memperkuat kebersamaan dan kesatuan Kerinci masa yang akan datang, dan akan memberikan harapan yang diharapkan memiliki kekuatan legitimasi bagi masyarakat, agar selanjutnya refresentatif masyarakat kerinci lebih diperkuat, mungkinkah ???

Telah dilakukan salah satu langkah monomental untuk menyatukan masyarakat Kerinci serantau di bumi sepucuk Jambi sembilan luhah, dengan inisator tim 11, yang menggambarkan bahwa masyarakat Kerinci secara emosional dan kedekatan budaya dengan Kerinci yang menyebar di Prop Jambi ini, selama beberapa dasawarsa, terkesan memerlukan perekat persatuan untuk lebih meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam menyosong pembangunan bumi sepucuk Jambi sembilan luhah.

Kongres yang telah digaungkan ke seluruh wilayah seantero Prop Jambi, belum memberikan makna yang signifikant, karena gaung itu baru sebatas gaung di tataran elite, yang dibicarakan di warung kopi, tingkat tokoh informal yang kecenderungan belum memiliki pengaruh di akar rumput, sehingga terkesan gaung Kerinci bersatu belum membahana di Bumi sepucuk Jambi sembilan luhah.

Kongres Masyarakat Kerinci bersatu, diharapkan menjadi sumber insfirasi dan motivasi, roh, serta cermin melihat Kerinci masa lalu dan masa yang akan datang untuk bergerak bagi semua masyarakat yang memiliki hubungan emosional dan kerkaitan serta ketertarikan dengan Bumi Sakti Alam Kerinci untuk membawa sebuah arus perubahan dalam melihat dan membangun Jambi menjadi satu dan menjadi lebih sejahtera, dengan mengusung ”hanya satu anak jantan yang Jantan” sebagai calon gubernur atau wakil guberbnur dari Bumi Sakti Alam Kerinci.

Keinginan tersebut, kayaknya tidak berlebihan, apabila kita lihat dari berbagai aspek, yaitu aspek pemilih atau DPT yang memiliki keterkaitan secara emosional dan aspek kedekatan budaya dengan bumi sakti alam Kerinci diperkirakan 30% lebih, sedangkan aspek ketokohan dan Intelektual serta kemapanan leadership, memang sangat diakui bahwa Kerinci gudangnya.

Potensi tersebut diatas, dalam mendukung hanya satu calon dari Bumi  Sakti Alam kerinci, memang sebuah data dan fakta, apabila potensi tersebut bisa dikelola dengan management pertemanan yang baik, serta daya dukung pendamping atau yang didampingi nantintya, tidak menutup kemungkinan untuk mewjudkan apa yang menjadi impian masyarajat Kerinci bersatu.

Kesempatan dan peluang untuk maju memang tidak lepas dari hasil, kajian dan analisa, walaupun banyak mengatakan bahwa politik tidak selalu sama dengan analisa ilmiah, itu memang sebuah fakta, namun bukan berarti analisa ilmiah tidak menjadi bagian dari sebuah keputusan dalam politik, walaupun kecenderungan provokasi dan tindakan ”sesaat” dengan kekuatan dan modal yang besar, bisa mengubah secara semu untuk kepentingan pencontrengan pada hari H, namun hasil kemenangan semu akan membawa dampak dalam proses perjalanan pemerintahan. Dan jika kita lihat dari beberapa kajian, bahwa secara potensi pemilih dan penyebaran pemilih baik keterkaitan emosional, keterkaitan kedekatan budaya di Prop Jambi, dan nilai ketokohan Kerinci sangat memiliki peluang, bahkan memiliki peluang yang lebih besar, dan diperkuat oleh beberapa polling bakal calon gubernur yang menjadi pilihan masyarakat, melalui blog http://jejakdansikapsyamsulbahri.blogspot.com/, yang dilaksanakan semenjak bulan September 2009, dengan hasil sementara, bahwa bakal colon gubernur yang menjadi pilihan masyarakat 65% diharapkan berasal dari Akademisi, dibawah 21% diharapkan berasal dari Profesional, sekitar 8% diharapkan berasal dari Incumbent, sedangkan berasal dari Politikus, Birokrat rata-rata berada dibawah 5%

Namun sudahkan dikelola potensi itu dengan baik, sudahkan difahami oleh masyarakat bahwa kita bersatu untuk mewjudkan hanya ada 1 calon dari Kerinci, sudahkah difahami oleh masyarakat dan elite bahwa jadwal Pil”gub”kada hanya tinggal kurang 2 bulan lagi untuk pendaftaran pasangan bacagub menjadi pasangan cagub, dimulai pada tanggal 18 Maret 2010, apakah kita harus menungu dan menunggu dengan sesuatu hal yang belum jelas, menunggu dengan upaya yang belum maksimal, menunggu dengan langkah yang belum pasti, mungkinkah ?????

Di tengah ketidak jelasan tersebut, bacagub yang berasal dari Bupati aktif (incumbent), dan profesional semakin jelas langkah dan startegis, sesuai perkembangan setidaknya ada 4 bacagub yang mencuat yaitu HBA (Bupati Sarolangun), HN (pengusaha yang juga adik kandung Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin),  MM (Bupati Tebo) dan Sf (Bupati Tanjungjabung Barat), saat ini sedang melakukan pendekatan terhadap pendamping, yang tentunya sangat diharapkan akan memberikan nilai tambah yang seignifikat, tentunya dukungan geopolitik.

Kemungkinan munculya calon lain yang mengkin akan membuat dinamika politik dan prediksi pengamat juga akan berubah, dimana diperkirakan Ketua DPD Golkar Prop Jambi, yang akan didukung oleh DPP Golkar, kemungkinan akan menclonkan diri menjadi bacagub, serta adanya dukungan untuk Ratu Munawwaroh (Anggota DPR utusan Jambi dan Isteri Ketua DPD PAN Prop Jambi)  untuk maju melalui perahu PAN, yang membuat prediksi semakin membinggungkan (syamsul_12@yahoo.co.id)

PILKADA RAWAN KOROPSI

Perbaiki Aturan dan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah
Kompas, Jumat, 8 Januari 2010 | 03:09 WIB


Jakarta, kompas - Potensi korupsi dalam pemilihan kepala daerah tahun 2010 yang dilakukan di 244 daerah dinilai sangat tinggi. Potensi korupsi itu makin tinggi di daerah yang salah satu calonnya adalah pihak yang tengah berkuasa atau incumbent.


Potensi korupsi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) terutama dalam bentuk penyalahgunaan anggaran negara, manipulasi dana kampanye, dan politik uang.


Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Fahmi Badoh menuturkan hal itu di Jakarta, Kamis (7/1). ”Pilkada tahun ini sangat dekat waktunya dengan Pemilu 2009 sehingga beberapa persoalan terkait pemilu lalu, termasuk pola korupsinya, bisa ditiru dalam pilkada,” katanya.


Salah satu pola korupsi, menurut Fahmi, adalah menggunakan anggaran negara untuk program populis dari calon yang memiliki akses ke kekuasaan. Hal ini terutama akan mudah dilakukan incumbent. ”Ini terjadi karena tak ada aturan pelarangan yang tegas terkait penggunaan uang negara untuk pilkada. Seperti yang terjadi saat pemilu lalu, incumbent bisa membuat program populis menjelang pemilihan,” katanya.


Dari catatan ICW, menjelang pemilu lalu terjadi pembengkakan penggunaan APBN sebesar 50 persen untuk program bantuan sosial yang bersifat populis. ”Kami khawatir pola ini ditiru dalam pilkada,” ujarnya.


Penyalahgunaan fasilitas jabatan dan kekuasaan juga diperkirakan marak pada pilkada tahun 2010. Hal ini juga mewarnai pelanggaran Pemilu 2009. Dari hasil pemantauan ICW dan jaringan kerja di empat daerah, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta, ditemukan 54 indikasi pelanggaran ketentuan terkait dengan fasilitas jabatan.


Fenomena penggunaan fasilitas jabatan yang terjadi pada Pemilu 2009, kata Fahmi, justru lebih banyak terjadi di daerah ketimbang di tingkat nasional. Potensi korupsi itu diperkirakan akan terjadi lagi, terutama di daerah yang minim pengawasan dari masyarakat dan media.


Abdullah Dahlan, peneliti ICW, menambahkan, potensi manipulasi dana kampanye terjadi karena longgarnya aturan. ”Lemahnya aturan dikhawatirkan akan memudahkan masuknya aliran dana dari sumber haram ke rekening pemenangan kampanye pasangan calon. Kondisi ini akan diperparah dengan lumpuhnya pengawasan atas dana kampanye,” ujarnya


Selain itu, kata Abdullah, potensi korupsi dalam pilkada juga dimungkinkan karena tidak ada standar anggaran pilkada. Sampai sekarang tak ada standar penggunaan dana APBD untuk kepentingan pilkada.


Politik uang dalam pilkada, kata Abdullah, sangat mungkin terjadi mulai dari penentuan nominasi kandidat oleh partai politik pendukung hingga pencoblosan. ”Sebagaimana Pemilu 2009, di perkotaan, pembagian uang secara langsung dilakukan pada masa kampanye. Di pedesaan, praktik politik uang terjadi dalam bentuk pemberian sembako, pembagian uang dalam forum pengajian, serta dalih dana bantuan desa,” lanjutnya.


Abdullah mengatakan, korupsi pilkada akan sangat sulit diusut pula. (AIK)
sumber :http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/08/03091120/pilkada.rawan.korupsi

BIAYA POLITIK DAN ARUS PERUBAHAN DALAM PIL”GUB”KADA PROP JAMBI (Cost Politik berbanding terbalik dengan Aspirasi masyarakat)

By Syamsul Bahri, SE (syamsul_12@yahoo.co.id) 

PIL”GUB”KADA Prop Jambi yang kemungkinan besar tetap dilaksanakan tahun 2010 merupakan PIL”GUB”KADA yang ke dua kali untuk “Bumi sepucuk Jambi sembilan lurah”, sebuah pesta demokrasi, jika dilihat  berdasarkan pengalaman 1 kali Pil”gub”kada  Tahun 2005, dan berapa Pil”bup” kada di beberapa wilayah Kabupaten/kota dalam Propinsi Jambi

Dengan fakta politik saat ini dalam dinamika politik terutama dalam PIL”GUB”KADA tahun 2010, telah memunculkan beberapa bekal calon gubernur sebanyak (data sementara) sebanyak 9 (sembilan) orang (sesuai pemantauan penulis), baik bacagub yang berasal dari Incumbent (bupati aktif), seperti Hasan Basri Agus (HBA), Zulfikar Ahmad (ZA), Madjid Mu’az (MM), Safrial (Sf), Abdullah Hich (ABH) dan Politisi seperti Zurman Manaf (ZM), Ahamd Murady Drmansyah (AMD), serta pengusaha seperti Hajrin Nurdin (HN) dan Ahamd Murady darmansyah (AMD), serta Sudirman M Johan (SMJ) dari Akademisi dan ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa dibandingkan dengan PIL”GUB”KADA Kabupaten/kota lain di Indonesia, disamping banyaknya calon, secara persyaratan untuk menjadi balon gubenrnur, secara umum beluam ada, karena secara konkrit Perahu Parpol pengusung belum ada kesepakatan yurudis, termasuk akan memakai jalur perorangan, tetapi gaung perahu saat ini semakin santer dan bergema dengan berbagai trik dan startegi, tanpa memperhatikan apa yang diinginkan masyarakat, bahkan membentur mekanisme  dan komitmen yang disepakati dan dibuat sendiri oleh masing-masing parpol.

Terkesan apa yang terjadi, untuk menyeleksi serta berkoalisi antar Parpol, terkesan mengabaikan azas dan flat form partai yang selama ini menjadi roh dan jiwa gerakan parpol secara nasional, jika dimungkin untuk berkoalisi, tentunya terjadi “koalisi semu”, yang kompak dalam rangka PIL”GUB”KADA saja, namun diyakinkan akan bercerai berai bahkan terpecah belah setelah masa bulan madu nantinya. Dengan melihat proses dan fakta sementara yang terjadi, pemilihan bacagub oleh parpol memiliki kecenderungan adalah (1). Take and give, baik financial maupun non financial; (2).komitmen kesepakatan untuk parpol bersakala 5 tahun  kedepan; (3). Mengabaikan flat form dan jiwa serta roh partai; (4). Menghianati komitmen dan kesepakatan yang dibuat sendiri, koalisi semu dan hanya terbatas pada proses untuk pemenangan, sehingga akan terpecah setelah itu, karena azas dan flat form yang sangat berbeda, bahkan visi dan misi sang “bacagub” tidak begitu menjadi bagian persyaratan seleksi, namun lebih diutamakan transkasi untuk Parpol untuk jangka waktu 5 tahun, sunggu ironis

Kondisi ini diperparah tarik ulur calon pedamping, kecenderungan apa yang terjadi di tingkat seleksi untuk bacagub, akan lebih diperluas dalam kontek penentuan bacawagub, sehingga penggabungan 2 personal dengan jiwa yang berbeda dalam sebuah visi dan misi dalam satu pasangan terkesan terpaksa dan dipaksakan nantinya, walaupun visi dan misi merupakan visi dan misi bacagub, namun sebagai bacawagub juga harus sealing pemahaman dan mengerti dalam aplikasinya, kalaupun bisa menyatu nantinya dalam waktu yang singkat sebuah hal yang sangat istimewa, sehingga tidak terkesan hanya untuk memenuhi kebutuhan administrative saja, sehingga secara tahapan proses penentuan bacagub dan bacawagub memberi kesan hanya sebuah ambisius kekuasaan, tidak melalui proses yang komprehensif, kondisi ini menjadi sebuah catatan bagi masyarakat pemilih.

Secara mekanisme pasangan bacagub / bacawagub menjadi cagub / cawagub melalui proses pendaftaran ke KPU, tentunya dengan dukungan Partai Politik sesuai ketentuan kursi yang dimiliki atau melalui jalur perorangan dengan prosentase dukungan yang telah ditetapkan, mesin politik yang diserahkan ke calon melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan oleh Parpol, untuk melakukan konsolidasi dan sosialisasi dan kampanye pemenangan, namun pendayung perahu tsb masih berada di Kekuatan elit Parpol atau pengurus partai.

Dari semua tahapan dan kegiatan yang dilakukan, baik pra, proses, maupun saat pelaksanaan pencontrengan, semuanya dibutuhkan biaya atau cost politik yang mungkin dalam tahap pra (sosialisasi) beberapa bacagub menghabiskan dana milyaran rupiah, apalagi sampai pada saat pencontrengan, diperkirakan setiap pasangan cagub dengan dukungan parpol setingkat “kapal pesiar” mungkin akan menghabiskan lebih 100 milyar, apakah dana tersebut merupakan uang hilang atau uang habis, dan justru sangat tidak benar bahwa uang tersebut apakah cost politik dan/atau money politik merupakan uang habis, dari kajian ekonomi itu merupakan investasi jangka pendek selama 5 tahun yang spekulatif.

Dengan cost politik dan/atau money politik sebesar tersebut, yang secara hukum ekonomi tidak mungkin merupakan capital lose atau capital fligt, namun merupakan Capital Investation, sehingga disadari, bahwa masyarakat dan para individu masih memiliki hati nurani serta memiliki tanggung jawab moral untuk memperbaiki dan membangun Jambi yang akan datang, yang terakumulasi dalam “arus perubahan”, secara hitungan matematika ekonomi, keinginan calon untuk membangun dan membawa arus perubahan berbanding terbalik dengan cost politik. Hal ini disadari oleh masyarakat bahwa dibanyak daerah, semakin besar biaya yang dikeluarkan calon dalam proses PIL”GUB”KADA semakin kecil perubahan positif yang didapat oleh masyarakat. Disadari atau tidak disadari bahwa cost politik adalah investasi bagi calon, setiap investasi tentu sudah memperhitungkan rugi laba, walaupun investasi financial dan non financial dalam PIL”GUB”KADA lebih cenderung investasi spekulasi dengan resiko yang cukup tinggi.

Fakta yang factual bahwa sistim dan mekanisme menggiring untuk jabatan public harus diperebutkan melalui uang yang kadang jumlahnya tidak masuk akal itu, maka konsekuensinya adalah terjadinya penyimpangan-penyimpangan di dalam dunia birokrasi. Hukum bisnis akan berlaku. Uang yang telah dikeluarkan sebelumnya untuk mendapatkan jabatan tersebut harus bisa kembali. Jika untuk menjadi caleg, bupati, wali kota atau gubernur dan seterusnya harus mengeluarkan uang, maka selesai menduduki jabatan itu, sejumlah uang tersebut harus kembali semuanya, dan bahkan harus lebih banyak lagi jumlahnya, agar bisa disebut beruntung. Sebagai akibatnya, sebagaimana yang banyak terjadi akhir-akhir ini, banyak pejabat sepert Gubernur dan wakil gubernur.

Memang berebut itu biayanya sangat mahal, apalagi berebut kekuasaan di zaman sekarang. Tidak sedikit wilayah public, di negeri ini, yang menuntut beaya tinggi bagi calon pejabatnya. Mereka harus menyediakan modal besar. Rakyat pun juga tahu semua itu. Akhirnya jabatan itu di mata public juga tidak terlalu dianggap mulia dan terhormat. Hal itu disebabkan karena, mereka menjadi pejabat bukan karena prestasi yang mulia, semisal lebih pandai, lebih arif dan juga berakhlak mulia, melainkan sebatas karena ditopang oleh uang. Lantas dengan begitu, rakyat akan menganggap bahwa jabatan itu tidak lebih hanya sebatas permainan untuk mendapatkan kekuasaan dan uang belaka.

Masyarakat Jambi membutuhkan sebuah Perubahan yang merupakan arus yang sangat kuat di tengah-tengah masyarakat, baik di akar rumput maupun di level menengah ke atas, arus ini menjadi sesuatu yang akan dimanfaatkan oleh para Calon, dan isu ini meupakan factor penentu kemenangan dalam proses PIL”GUB”KADA Jambi nantinya, bahwa pemimpin Jambi yang akan datang, harus sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pembangunan globalisasi, maka masyarakat Jambi mengingin terjadinya perubahan pada tahun kepemimpinan 2010-2015, dengan kriteria antara lain, memilki kemampuan Internasional dan Nasional serta Lokal, Arief dalam ekonomi dan Lingkungan, bisa memahami dan mendengarkan kebutuhan serta memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan skala prioritas, Bebas KKN dan Berkepribadian sebagai panutan.

Mudahan-mudahan, Jambi masa depan akan lebih baik, sipapun yang menjadi Pemimpin Jambi dan mengusung arus perubahan akan membawa Jambi lebih baik, amin